The Role of BAWASLU in Achieving Election Justice: A Study in Legal Philosophy Peran BAWASLU dalam Mewujudkan Keadilan Pemilu: Sebuah Kajian dalam Filsafat Hukum

Abstract

Introduction: The objective of this study is to analyze the role of the General Election Supervisory Agency (BAWASLU) in realizing election justice within the framework of legal philosophy, examining various dynamics of electoral legal issues in Indonesia, including vote-buying and violations of civil servant neutrality

Method: This study employs a normative legal method using a legislative and theoretical approach, through a literature review

Results: The research findings reveal that although BAWASLU has undergone a transformation of its authority to adjudicate election violations under Law No. 7 of 2017, the effectiveness of election law enforcement still faces serious obstacles, including time constraints in handling cases, evidentiary standards, and overlapping authority with other institutions such as the General Election Commission (KPU), the Police, and the Prosecutor’s Office.

Conclusions: The transition of BAWASLU’s oversight functions toward a more autonomous adjudicative role indicates progress toward fairer elections. Accordingly, this study recommends regulatory reform to align BAWASLU’s authority with that of other judicial institutions, thereby preventing overlapping jurisdictions. The Government and the House of Representatives should also strengthen the enforceability of BAWASLU decisions to promote legal certainty and uphold electoral justice

Another Language Abstract

Pendahuluan: Harapan dari penilitian ini adalah untuk menganalisis peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dalam mewujudkan keadilan pemilu (election justice) dalam kajian filsafat hukum, dari berbagai dinamika persoalan hukum pemilu di Indonesia antara lain politik uang dan pelanggaran netralitas ASN.

Metode: Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendakatan teoritis, melalui studi literatur

Hasil: Dalam hasil penelitian ditemukan bahwa meskipun BAWASLU telah mengalami transformasi kewenangan yang dapat mengadili pelanggaran pemilu berdasarkan UU No. 7 / 2017, efektivitas penegakan hukum pemilu masih menghadapi kendala serius, antara lain keterbatasan waktu penanganan perkara, standar pembuktian, serta tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain seperti KPU, Kepolisian, dan Kejaksaan. Selain itu, pendekatan penegakan hukum yang masih kaku belum sepenuhnya mampu merealisasikan substansi dari keadilan yang diperkenalkan oleh john rawls dalam teori justice as fairness

Simpulan: Pergeseran fungsi pengawasan BAWASLU menuju fungsi adjudikasi yang lebih otonom berindikasi terhadap pelaksanaan Pemilu yang lebih adil. Untuk itu, rekomendasi yang di tawarkan dari penelitian ini menawarkan pentingnya rekonstruksi regulasi guna menyinkronkan kewenangan BAWASLU dengan lembaga peradilan lain untuk mencegah tumpang tindih kewenangan. Disarankan agar Pemerintah dan DPR memperkuat sifat eksekutorial putusan BAWASLU guna menjamin kepastian hukum dan keadilan Pemilu.

Show Another Language Abstract