Looking at Customary Institutions within the Framework of Living Law: A Conceptual Analysis Memandang Lembaga Adat dalam Kerangka Hukum yang Hidup: Sebuah Analisis Konseptual

Abstract

Introduction: The recognition of village customary institutions in Indonesia has undergone a fundamental transformation following the enactment of Government Regulation No. 55 of 2025. For decades, these institutions functioned merely as symbolic cultural ornaments without substantive juridical authority within the national legal architecture, despite their constitutional recognition under Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution. This study examines the paradigm shift positioning village customary institutions as active legal subjects empowered to handle customary criminal offenses through the doctrine of living law embodied in Article 2 of Indonesia's new Criminal Code. The research aims to analyze how regulatory provisions transform the legal status, duties, and authority of these institutions from rhetorical recognition into functional recognition with legally binding force.

Method: The research employs a qualitative method with a normative legal approach, combining statutory, conceptual, and historical analysis. Primary legal materials, particularly Government Regulation No. 55 of 2025, are synthesized with secondary materials including scholarly works on living law theory by Eugen Ehrlich and recognition theory by Axel Honneth. Systematic document review and literature analysis serve as data collection techniques.

Results: The findings reveal a substantial upward shift across four institutional dimensions: legitimacy increased from 30 to 95, criminal jurisdiction from 10 to 85, judicial capacity from 20 to 90, and fiscal autonomy from 40 to 75. 

Conclusions: Village customary institutions now possess authority to conduct deliberations involving the civil service police unit, with decisions enforceable through district court rulings, while codification through regional regulations functions as a constitutional filter ensuring alignment with Pancasila and human rights.

Another Language Abstract

Pendahuluan: Pengakuan terhadap lembaga adat desa di Indonesia mengalami transformasi fundamental setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025. Selama beberapa dekade, lembaga-lembaga ini hanya berfungsi sebagai ornamen budaya simbolis tanpa kewenangan yuridis substantif dalam arsitektur hukum nasional, meskipun telah mendapatkan pengakuan konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini mengkaji pergeseran paradigma yang menempatkan lembaga adat desa sebagai subjek hukum aktif yang berwenang menangani tindak pidana adat melalui doktrin living law sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana ketentuan regulasi mengubah status hukum, tugas, dan kewenangan lembaga tersebut dari pengakuan retoris menjadi pengakuan fungsional yang memiliki kekuatan hukum mengikat. 

Metode: Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif yang memadukan analisis perundang-undangan, konseptual, dan historis. Bahan hukum primer, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025, disintesiskan dengan bahan sekunder berupa karya ilmiah mengenai teori living law dari Eugen Ehrlich dan teori pengakuan Axel Honneth. Kajian dokumen sistematis dan analisis literatur menjadi teknik pengumpulan data. 

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan pergeseran signifikan pada empat dimensi kelembagaan, yakni legitimasi meningkat dari 30 menjadi 95, yurisdiksi pidana dari 10 menjadi 85, kapasitas peradilan dari 20 menjadi 90, dan otonomi fiskal dari 40 menjadi 75. 

Kesimpulan: Lembaga adat desa kini berwenang menyelenggarakan musyawarah dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja, dengan putusan yang dapat dieksekusi melalui putusan pengadilan negeri, sementara kodifikasi melalui peraturan daerah berfungsi sebagai filter konstitusional yang memastikan keselarasan dengan Pancasila dan hak asasi manusia.

Show Another Language Abstract