Search

Search Results

• 1

  Model Integrasi Hukum Islam dan Tata Negara serta Isu Aktual Ketatanegaraan Perspektif Fiqih Siyasah

  Abd. Rohman¹

  ¹ Program Studi Magister Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

  20-06-2026

  DOI not yet available

  Published Online: 20 June 2026

  

  OPEN ACCESS

  Read Abstract | Cite This Article

  95 views

  |

  101 downloads

  |

  page 1-14

  Abstract

  Pendahuluan: Kajian tentang relasi hukum Islam dan tata negara merupakan salah satu diskursus paling dinamis dalam ilmu hukum dan politik Islam kontemporer. Artikel ini bertujuan menganalisis model-model integrasi hukum Islam dalam sistem ketatanegaraan modern serta menelaah isu-isu aktual ketatanegaraan melalui perspektif fiqh siyasah.

  Metode: Dengan menggunakan metode penelitian normatif-kualitatif dan pendekatan komparatif, kajian ini memetakan tiga model hubungan Islam dan negara (integralistik, sekularistik, dan simbiotik) beserta implementasinya dalam konteks ketatanegaraan Indonesia.

  Hasil: Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan model simbiotik yang menempatkan nilai-nilai Islam sebagai ruh yang menjiwai sistem hukum nasional tanpa formalisasi total, sebagaimana tercermin dalam Pancasila sebagai kalimatun sawa', Kompilasi Hukum Islam, sistem Pengadilan Agama, dan otonomi khusus Aceh. Dalam perspektif fiqh siyasah, lembaga-lembaga negara Indonesia berkorespondensi secara substantif dengan prinsip tasyri'iyyah, qadha'iyyah, dan tanfidziyyah, sementara asas-asas al-'adalah, al-syura, al musawah, dan al-maslahah terwujud nyata dalam UUD 1945.

  Simpulan: Kajian ini menegaskan bahwa pendekatan maqashid al-syari'ah merupakan jalan tengah yang paling produktif dalam menjawab ketegangan antara formalisasi syariat dan pluralisme hukum nasional.

  APA Citation Style

  Rohman, A. (2026). Model Integrasi Hukum Islam dan Tata Negara serta Isu Aktual Ketatanegaraan Perspektif Fiqih Siyasah. LEX CENDEKIA: Journal of Advanced and Legal Studies, 1-14. https://journal.citacendekia.com/lcjals/article/view/36

  Copy Citation
• 2

  Relevansi Teori Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Praktik Konstitusional dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

  Wendari Iga Susilo¹ &  Annisa Vidiawati¹

  ¹ Program Studi Magister Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

  21-08-2026

  DOI not yet available

  Published Online: 21 August 2026

  

  OPEN ACCESS

  Read Abstract | Cite This Article

  16 views

  |

  21 downloads

  |

  page 28-40

  Abstract

  Pendahuluan: Fiqh siyasah dusturiyah merupakan bagian dari politik konstitusi yang mencakup prinsip-prinsip normatif seperti al-adl (keadilan), al-maslahah (kemaslahatan publik), asyura (musyawarah), dan pembatasan kekuasaan yang relevan dengan sistem konstitusi modern. Sementara itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara hukum, kedaulatan rakyat, demokrasi konstitusional, dan perlindungan hak asasi manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara teori fiqh siyasah duturiyah dan praktik konstitusi Indonesia dalam perspektif hukum tata negara Indonesia.

  Metode: Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan perundang-undangan (statute approach). Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan secara kualitatif deskriptif analitis.

  Hasil: Hasil penelitian ini menunjukkan adanya konvergensi nilai antara fiqh siyasah dusturiyah dan konstitusi Indonesia, khususnya dalam aspek keadilan substantif, partisipasi publik, dan mekanisme pembatasan kekuasaan.

  Simpulan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa nilai-nilai fiqh siyasah dusturiyah dapat berfungsi sebagai landasan etis-filosofis untuk memperkuat praktik konstitusi Indonesia tanpa mengubah karakter negara hukum yang demokratis. Selain itu prinsip-prinsip fiqh siyasah dusturiyah juga memiliki keterkaitan yang kuat dengan praktik konstitusi di Indonesia, terutama dalam aspek keadilan, musyawarah, aman, dan persamaan diahadapan hukum. Namun implementasinya masih menghadapi banyak tantangan sehingga diperlukan penguatan komitmen konstitusional dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis

  APA Citation Style

  Susilo, W. I. , & Vidiawati, A. (2026). Relevansi Teori Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Praktik Konstitusional dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. LEX CENDEKIA: Journal of Advanced and Legal Studies, 28-40. https://journal.citacendekia.com/lcjals/article/view/33

  Copy Citation
• 3

  Konsep Asy-Syura dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah dan Aktualisasinya dalam Mekanisme Legislasi di Indonesia

  Deanna Nurtifara¹ &  Elisa Ramadhani¹

  ¹ Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

  28-07-2026

  DOI not yet available

  Published Online: 28 July 2026

  

  OPEN ACCESS

  Read Abstract | Cite This Article

  22 views

  |

  29 downloads

  |

  page 15-27

  Abstract

  Pendahuluan: Dalam fiqh siyasah dusturiyah, syura merupakan sebuah mekanisme partisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Asy-syura menjadi prinsip fundamental yang sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip ini memiliki relevansi dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia, khususnya mekanisme legislasi yang berlandaskan butir sila keempat Pancasila.  “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan”. Maka, menarik untuk melihat bagaimana aktualisasi prinsip syura atau musyawarah dalam suatu proses legislasi yang dilakukan di Indonesia. 

  Metode: Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Adapun proses pengkajian datanya dilakukan secara kualitatif dengan menerapkan teknik deskriptif dan analitis. 

  Hasil: Kajian ini menghasilkan temuan bahwa prinsip asy-syura telah teraktualisasi dalam mekanisme legislasi yang ada di Indonesia melalui pelaksanaan musyawarah pada tahap perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan undang-undang. Meskipun demikian, implementasinya terkadang masih bersifat prosedural sehingga belum sepenuhnya mencerminkan musyawarah yang substantif.

  Simpulan: Berdasarkan hak tersebut, konsep Asy-Syura memiliki kesesuaian dengan prinsip musyawarah yang ada di Idonesia. Namun meskipun secara normatif mekanisme legislasi di Indonesia telah mengakomodasi prinsip musyawarah dan partisipasi publik, implementasinya masih memerlukan penguatan agar tidak berhenti pada aspek prosedural saja.

  APA Citation Style

  Nurtifara, D. , & Ramadhani, E. (2026). Konsep Asy-Syura dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah dan Aktualisasinya dalam Mekanisme Legislasi di Indonesia. LEX CENDEKIA: Journal of Advanced and Legal Studies, 15-27. https://journal.citacendekia.com/lcjals/article/view/39

  Copy Citation