Konsep Asy-Syura dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah dan Aktualisasinya dalam Mekanisme Legislasi di Indonesia The Concept of Ash-Shura inFiqh Siyasah Dusturiyah and Its Implementation in Indonesia’s Legislative Mechanisms

Abstract

Pendahuluan: Dalam fiqh siyasah dusturiyah, syura merupakan sebuah mekanisme partisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Asy-syura menjadi prinsip fundamental yang sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip ini memiliki relevansi dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia, khususnya mekanisme legislasi yang berlandaskan butir sila keempat Pancasila.  “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan”. Maka, menarik untuk melihat bagaimana aktualisasi prinsip syura atau musyawarah dalam suatu proses legislasi yang dilakukan di Indonesia. 

Metode: Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Adapun proses pengkajian datanya dilakukan secara kualitatif dengan menerapkan teknik deskriptif dan analitis. 

Hasil: Kajian ini menghasilkan temuan bahwa prinsip asy-syura telah teraktualisasi dalam mekanisme legislasi yang ada di Indonesia melalui pelaksanaan musyawarah pada tahap perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan undang-undang. Meskipun demikian, implementasinya terkadang masih bersifat prosedural sehingga belum sepenuhnya mencerminkan musyawarah yang substantif.

Simpulan: Berdasarkan hak tersebut, konsep Asy-Syura memiliki kesesuaian dengan prinsip musyawarah yang ada di Idonesia. Namun meskipun secara normatif mekanisme legislasi di Indonesia telah mengakomodasi prinsip musyawarah dan partisipasi publik, implementasinya masih memerlukan penguatan agar tidak berhenti pada aspek prosedural saja.

Another Language Abstract

Introduction: In constitutional political jurisprudence (fiqh siyasah dusturiyah), shura is a mechanism for participation in political decision-making. Shura serves as a fundamental principle that exerts significant influence on the administration of government. This principle is relevant to Indonesia’s constitutional system, particularly the legislative mechanism grounded in the fourth principle of Pancasila: “Democracy guided by the wisdom of deliberation and representation.” Thus, it is interesting to examine how the principle of shura or deliberation is actualized in the legislative process in Indonesia.

Method: The method used in this study is the normative legal method with a statutory approach. The data analysis process was conducted qualitatively by applying descriptive and analytical techniques. 

Results: This study found that the principle of asy-syura has been actualized in Indonesia’s existing legislative mechanisms through the practice of deliberation during the planning, drafting, and discussion stages of bills. However, its implementation is sometimes still merely procedural and thus does not yet fully reflect substantive deliberation.

Conclusions: Based on these rights, the concept of Asy-Syura aligns with the principle of deliberation in Indonesia. However, although Indonesia’s legislative mechanisms have normatively accommodated the principles of deliberation and public participation, their implementation still requires strengthening so that they do not remain merely procedural in nature.

Show Another Language Abstract